TIMES BLORA, JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat (AS) telah memberi tahu mengenai keputusannya untuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris. Keputusan ini diumumkan pada Selasa (28/1/2025) dan dipastikan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.

"AS telah memberi tahu Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres), dalam kapasitasnya sebagai penyimpan dokumen perjanjian, tentang pengunduran dirinya dari Perjanjian Paris pada 27 Januari tahun ini," ujar Dujarric.

Sejarah Keluar-Masuk AS dari Perjanjian Iklim Paris

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang dalam keanggotaannya di Perjanjian Iklim Paris. Awalnya, AS menandatangani perjanjian ini pada 22 April 2016 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama. Namun, pada tahun 2019, Presiden saat itu, Donald Trump, mengumumkan niatnya untuk menarik AS dari perjanjian ini dengan alasan bahwa kebijakan tersebut merugikan ekonomi negara.

Keputusan Trump mulai berlaku secara resmi pada 4 November 2020. Namun, ketika Joe Biden terpilih sebagai Presiden, ia segera mengambil langkah untuk kembali bergabung dengan Perjanjian Paris pada 19 Februari 2021, sebagai bagian dari komitmen pemerintahannya terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

Kini, setelah kembali berada di bawah pemerintahan yang berbeda, AS kembali mengajukan pengunduran diri dari kesepakatan global tersebut. Berdasarkan Pasal 28 ayat 2 dari Perjanjian Paris, keputusan ini baru akan berlaku efektif pada 27 Januari 2026.

PBB Serukan Komitmen Global terhadap Aksi Iklim

Merespons keputusan AS, Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa aksi kolektif terhadap perubahan iklim harus tetap menjadi prioritas utama komunitas internasional. "Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap Perjanjian Paris serta mendukung semua upaya efektif untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius," kata Dujarric.

Perjanjian Paris sendiri merupakan kesepakatan global yang bertujuan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dengan target ideal menjaga kenaikan hanya 1,5 derajat Celsius. Kesepakatan ini melibatkan hampir 200 negara, termasuk negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Dampak Pengunduran Diri AS bagi Perjuangan Iklim Global

Sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di dunia, keputusan AS untuk keluar dari perjanjian ini dapat berdampak signifikan terhadap upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Tanpa komitmen AS, ada kekhawatiran bahwa target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2050 bisa semakin sulit tercapai.

Meskipun demikian, banyak negara lain yang tetap berkomitmen terhadap kesepakatan ini dan terus berupaya menjalankan kebijakan ramah lingkungan. Uni Eropa, China, dan India menjadi beberapa contoh negara yang telah mengadopsi kebijakan agresif untuk mengurangi emisi dan mempercepat transisi ke energi bersih.

Masa Depan Kebijakan Iklim AS

Dengan pengunduran diri ini, masa depan kebijakan iklim AS akan sangat bergantung pada dinamika politik dalam negeri. Jika kepemimpinan AS berganti pada 2028, kemungkinan perubahan sikap terhadap perjanjian ini tetap terbuka.

Untuk saat ini, komunitas internasional akan terus memantau langkah-langkah AS serta dampak kebijakan mereka terhadap upaya global dalam memerangi perubahan iklim.(*)