BLORA – DPRD Blora meminta proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Blora dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menanggapi rencana pengadaan atau pengisian perangkat desa di sejumlah wilayah.

Menurut Supardi, kondisi setiap desa berbeda-beda.

Ada desa yang dinilai masih memiliki jumlah perangkat yang cukup untuk menunjang pelayanan pemerintahan, namun ada pula desa dengan wilayah besar dan beban pelayanan tinggi yang justru kekurangan perangkat.

“Untuk perangkat desa, itu tinggal ukuran desa masing-masing. Mungkin ada desa yang kadang merasa cukup kebutuhan perangkatnya,” ujar Supardi, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, pengisian perangkat desa seharusnya diprioritaskan bagi desa yang benar-benar membutuhkan tambahan tenaga perangkat.

Terutama desa dengan jumlah penduduk besar atau cakupan wilayah luas namun jumlah perangkatnya masih minim.

“Kalaupun ada untuk pengisian perangkat, itu mungkin desa yang membutuhkan tambahan perangkat,” katanya.

Supardi mencontohkan, desa dengan wilayah besar namun jumlah perangkat terbatas tentu akan mengalami kendala dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

Karena itu, menurutnya, pemerintah desa perlu melakukan pengadaan perangkat sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Misalkan dengan desa yang besar, perangkat sedikit. Mau tidak mau dia harus mengadakan pengadaan perangkat,” jelasnya.

Politisi Komisi A DPRD Blora itu juga meminta agar proses pengisian perangkat desa tidak dilakukan secara merata tanpa kajian kebutuhan.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Blora melalui dinas terkait agar melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap desa-desa yang memang memerlukan tambahan perangkat.

“Bagi saya, untuk dipilah-pilah. Bagi yang memang membutuhkan, Pemda segera mengagendakan pengadaan perangkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Supardi menilai pemetaan kebutuhan perangkat desa seharusnya menjadi tugas Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

“Pengadaan perangkat itu seyogyanya biasanya bagian PMD untuk memetakan kebutuhan perangkat di Blora,” ujarnya.

Ia berharap langkah pemetaan tersebut dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan pengisian perangkat desa, sehingga pelayanan publik di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal.

“Harapan kami memang dipetakan bagi desa-desa yang besar namun perangkatnya minim. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya harus diadakan,” pungkasnya. (*)