BLORA – Rencana evaluasi besar-besaran terhadap anggaran internet di lingkungan Pemkab Blora mulai digulirkan. Langkah ini ditargetkan rampung sebelum pembahasan APBD Perubahan 2026, seiring sorotan terhadap total belanja langganan internet yang dalam dua tahun terakhir menembus Rp5 miliar.

Ketua TAPD Blora Komang Gede Irawadi menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan riil di tiap organisasi perangkat daerah (OPD), bukan sekadar mengikuti keinginan internal.

"Tadi pak bupati juga memerintahkan coba dicek kembali. Dan kita coba evaluasi melalui Kominfo, apakah betul kebutuhan dari internet tersebut," ujar Komang, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, pengajuan anggaran selama ini berasal dari masing-masing OPD sesuai kebutuhan operasional kantor. Namun, evaluasi akan menitikberatkan pada efisiensi, khususnya pada layanan internet eksternal seperti wifi dan hotspot.

"Nanti kita evaluasi kebutuhan wifi atau hotspot yang terpasang di kantor. Nanti kita lihat lagi kebutuhannya," katanya.

Menurut Komang, salah satu potensi pemborosan terletak pada penggunaan lebih dari satu provider di satu kantor. Padahal, hal itu dinilai tidak selalu diperlukan.

"Padahal itu (pemasangan banyak provider) bukan kebutuhan (utama). Cukup menggunakan satu provider dengan banyak access point," terangnya.

Selain itu, evaluasi juga akan mencakup pengecekan perangkat jaringan, termasuk router dari penyedia jasa, guna memastikan tidak ada gangguan teknis yang membuat koneksi internet lambat.

"Ini (Evaluasi perangkat internet), biar dicek kembali," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan vital seperti server tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak pemangkasan, demi menjaga kualitas layanan publik.

Lebih jauh, rencana penerapan work from home (WFH) juga menjadi faktor pendorong percepatan evaluasi. Pemerintah ingin segera mendapatkan angka ideal kebutuhan internet di tiap OPD.

"Kita akan percepat, dan kita lihat kebutuhan itu. Sehingga sebelum perubahan APBD nanti bisa kita pangkas yang dirasa terlalu besar," terangnya.

Komang juga menyoroti penggunaan aplikasi edit foto dan video seperti CapCut dan Canva di lingkungan OPD. Ia menilai penggunaan tersebut sebagai bagian dari inovasi, selama dimanfaatkan untuk kepentingan informasi publik.

"Kalau memang dari kantor ya harus menjadi kepentingan kantor. Akun-akun kantor, jadi informasi ke masyarakat harus akun kantor. Jangan digunakan (edit) akun pribadi," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho membenarkan bahwa pihaknya mengelola anggaran internet sebesar Rp426 juta pada tahun 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk Internet Sharing dan Internet Main Gateway.

"Untuk alokasi anggaran yang di Dinkominfo benar, sesuai informasi tersebut. Kami menggunakan 1 penyedia bandwidth (kecepatan internet) dari Telkom," katanya.

Namun, ia mengaku belum memiliki data lengkap terkait jumlah provider yang digunakan di masing-masing OPD.

"Kami belum tau pasti, ini baru menugaskan bidang untuk cari informasi," tambahnya.

Berdasarkan penelusuran pada laman SiRUP, total anggaran internet yang dikelola Dinkominfo dalam lima tahun terakhir mencapai Rp2,77 miliar. Rinciannya, tahun 2022 sebesar Rp700 juta, 2023 turun menjadi Rp616,8 juta, 2024 tetap Rp616,8 juta, 2025 turun menjadi Rp420 juta, dan 2026 kembali naik menjadi Rp426,3 juta. (*)