TIMES BLORA, PACITAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan(Dinas PUPR Pacitan) terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayahnya. Pasalnya, hampir separuh dari total panjang jalan kabupaten masih memerlukan perbaikan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pacitan, Imam Syafiq, mengungkapkan bahwa kondisi jalan kabupaten saat ini masih memprihatinkan. Dari total panjang jalan mencapai 1.374 kilometer, sekitar 600 kilometer atau 48,9 persen di antaranya mengalami kerusakan ringan hingga berat.

“Kalau dihitung, hampir separuh jalan di Pacitan perlu penanganan. Baik itu berupa perbaikan ringan maupun berat. Namun karena kemampuan APBD kita terbatas, penanganannya dilakukan secara bertahap setiap tahun,” jelas Imam, Selasa (14/10/2025).

Menurut Imam, pada tahun anggaran perubahan 2025, Bidang Bina Marga mendapat alokasi dana sebesar Rp4,2 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan prioritas tinggi. Dengan dana terbatas itu, pihaknya hanya dapat memperbaiki sekitar 29 ruas jalan.

“Anggaran perubahan 2025 ini memang kecil, jadi tidak bisa banyak ruas yang kita tangani. Tapi kita prioritaskan jalan dengan mobilitas tinggi dan yang kondisinya paling parah,” tambahnya.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, Dinas PUPR Pacitan telah mengusulkan anggaran sekitar Rp60 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan khusus untuk kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan kabupaten.

“Usulan kami tahun 2026 lebih dari Rp60 miliar. Kalau terealisasi, dana itu bisa untuk menangani sekitar 52 kilometer jalan kabupaten,” ungkap Imam.

Ia menjelaskan, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal, mengingat setiap tahun kondisi jalan di Pacitan terus mengalami penurunan kualitas.

Berdasarkan data teknis, sekitar 3 persen jalan kabupaten mengalami kerusakan baru setiap tahun akibat faktor cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, serta beban kendaraan berat yang melintasi jalur-jalur utama.

“Setiap tahun ada penurunan kondisi jalan sekitar tiga persen,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Imam juga menyebut bahwa pada tahun 2025 ini, Dinas PUPR Pacitan tidak memperoleh alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan perbaikan maupun peningkatan jalan.

“Khusus dari DBHCHT tahun 2025 ini tidak ada alokasi untuk jalan,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya tetap optimistis pembangunan infrastruktur jalan di Pacitan akan terus membaik secara bertahap menyesuikan anggaran yang ada.

“Kami tetap berupaya agar perbaikan jalan terus berjalan meski dengan anggaran terbatas. Karena infrastruktur jalan ini sangat penting untuk mendukung ekonomi masyarakat dan akses layanan publik,” pungkas Imam Syafiq.

Dengan usulan Rp60 miliar tersebut, masyarakat Pacitan berharap tahun 2026 akan menjadi momentum percepatan perbaikan jalan di berbagai kecamatan, demi mewujudkan konektivitas dan pemerataan pembangunan yang lebih baik. (*)