TIMES BLORA, BLORA – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Blora terus memacu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lewat mekanisme penyertaan modal. Langkah ini diyakini mampu menambah daya dorong bagi kemandirian ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha produktif di tingkat kecamatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windrati, menegaskan penyertaan modal menjadi strategi penting agar BUMDes tidak sekadar berjalan di tempat.

Menurutnya, ke depan BUMDes tak hanya berfokus pada jasa dan perdagangan, tetapi juga diarahkan mengelola potensi unggulan masing-masing desa, mulai dari pertanian, peternakan, hingga wisata.

“BUMDes kita harapkan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan penyertaan modal, skala usaha bisa naik kelas dan tidak berhenti di tingkat desa, melainkan berkembang hingga di level kecamatan,” ujarnya.

Saat ini, sejumlah BUMDes di Blora mulai merintis kerja sama lintas desa. Beberapa unit usaha bersama sudah terbentuk, di antaranya penyediaan pupuk, perdagangan hasil bumi, hingga pengelolaan wisata. Sinergi ini diharapkan memperkuat daya saing sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Di Kecamatan Jepon, misalnya, ada 24 desa dengan rincian 21 desa sudah berbadan hukum, sementara tiga lainnya masih dalam proses.

Sekretaris Camat Jepon, Marthin Uki, menilai kebijakan ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama antar desa.

“Kami siap mendukung penuh. BUMDes tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling menopang. Kecamatan akan memfasilitasi koordinasi agar terbentuk BUMDes Bersama yang benar-benar kuat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pendampingan manajemen dan transparansi pengelolaan modal sangat diperlukan.

“Kami berharap BUMDes lebih profesional dalam mengelola keuangan. Dengan begitu, hasil usaha bisa kembali ke desa dan langsung dirasakan masyarakat,” lanjut Uki.

Pemkab Blora juga berencana membuka akses permodalan tambahan melalui kemitraan dengan perbankan dan koperasi, sekaligus memberi pendampingan manajemen usaha. 

Kebijakan ini sejalan dengan program nasional yang menempatkan BUMDes sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi desa.

Dengan dukungan lintas sektor dan alokasi modal yang bersumber dari Dana Desa, diharapkan BUMDes mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan desa, sekaligus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Blora. (*)