TIMES BLORA, BLORA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat tahap 2 di Kabupaten Blora belum bisa melangkah ke tahap konstruksi. Pemerintah daerah masih harus menuntaskan satu pekerjaan krusial, yakni pematangan lahan, sebelum menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah pusat.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora, Nizamudin Al Huda, mengungkapkan bahwa lokasi pembangunan sebenarnya sudah ditetapkan. 

Lahan seluas kurang lebih 7 hektare di area persawahan eks bengkok Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, bahkan telah disurvei langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Namun, hasil survei tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemkab Blora. Kementerian PU meminta agar lahan tersebut dimatangkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai.

“Lahannya sudah fix. Kurang lebih 7 hektare. Namun masih perlu pematangan dengan pengurukan,” ujar Huda, Jumat (16/1/2026).

Menurut Huda, proses pematangan lahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Saat ini, DPUPR Blora masih menyusun Detail Engineering Design (DED) yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian PU.

“Sekarang masih tahap perencanaan. Target saya akhir Februari sudah selesai, lalu Maret bisa dilakukan kontrak,” jelasnya.

Untuk memastikan lahan siap dibangun, Pemkab Blora telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pengurukan lahan yang memiliki kedalaman sekitar 60 sentimeter. “Untuk luas 7 hektare itu, anggarannya sekitar Rp14 miliar,” kata Huda.

Tak hanya pengurukan, pematangan lahan juga mencakup pembangunan akses jalan menuju lokasi sekolah. Akses tersebut nantinya akan terhubung langsung dari jalan provinsi menuju area pembangunan. “Nanti juga akan dibuatkan jalan akses dari jalan provinsi masuk ke lokasi,” imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, pembangunan fisik Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat diperkirakan baru bisa dimulai pada 2027.

Tahun 2026 ini, fokus masih pada penyelesaian pematangan lahan oleh Pemkab Blora. “PR dari Pemkab itu pematangan lahan saja. Kemungkinan pembangunan dari Satker Prasarana Strategis baru tahun 2027,” terang Huda.

Sementara itu, keterbatasan sarana masih menjadi tantangan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Blora. Hingga saat ini, sekolah tersebut belum memungkinkan menambah jumlah siswa baru pada tahun ajaran mendatang.

Diketahui, SRMA 18 Blora hanya memiliki 14 ruangan. Sebanyak delapan ruangan telah difungsikan sebagai asrama guru dan siswa, sementara enam ruangan lainnya digunakan untuk ruang kelas serta fasilitas pendukung pembelajaran. (*)