TIMES BLORA, MAGELANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah elemen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, birokrasi yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Oleh karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk berkomitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam paparannya di Retret Pembekalan Kepala Daerah yang digelar di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025), Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar pembenahan administrasi. Lebih dari itu, reformasi ini mencakup restrukturisasi kelembagaan, optimalisasi kinerja, penyempurnaan proses bisnis, serta transformasi layanan publik berbasis digital.

“Pendekatan yang kita lakukan bersifat holistik agar birokrasi semakin efektif dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Rini juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong transformasi birokrasi. Mengingat mayoritas layanan publik berada di tingkat daerah, kualitas pelayanan yang diberikan Pemda sangat menentukan kepuasan masyarakat.

“Baik atau tidaknya pelayanan publik sangat tergantung pada bagaimana kepala daerah dan jajarannya mengelola birokrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Jika Pemda gagal memenuhi harapan ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun. Sebaliknya, Pemda yang mampu memberikan pelayanan prima akan lebih mendapat dukungan dari warganya.

“Sebagai pemimpin daerah, Bapak dan Ibu adalah ujung tombak dalam memimpin reformasi birokrasi di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada kebijakan yang tepat, tetapi juga pada komitmen dan arahan yang jelas dari para pemimpin daerah. Kepala daerah yang mampu menjalankan reformasi birokrasi dengan baik akan menciptakan stabilitas pemerintahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Tanpa transformasi layanan yang terstruktur, sulit bagi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal,” paparnya.

Untuk itu, Rini mengajak kepala daerah untuk menyusun roadmap reformasi birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, mereka juga didorong untuk menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional serta mematuhi amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, termasuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, murah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi yang erat antara kepala daerah dan sekretaris daerah menjadi faktor penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami akan terus mendukung kepala daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. Semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat harus kita bangun demi pemerintahan yang lebih efektif,” ucapnya. (*)