TIMES BLORA, BLORA – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menuai respons tegas dari berbagai pihak.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, menilai posisi Polri saat ini yang langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia sudah paling ideal dalam kerangka reformasi institusi.

Menurut Siswanto, kepolisian memiliki fungsi strategis sebagai penjaga keamanan, ketertiban, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Karena itu, struktur komando Polri harus berada dalam satu garis loyalitas langsung kepada Presiden.

"Oleh karena itu tentunya momentum yang tepat adalah kepolisian berada di dalam kendali presiden secara langsung," terangnya, Selasa (27/01/2026).

Ia menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden bukan tanpa alasan. Fungsi utama kepolisian menuntut kecepatan, ketegasan, dan kepastian komando nasional. "Jadi itu harus di dalam kerangka loyalitas kepada presiden. Oleh karena itu, penempatannya langsung dibawah Presiden, itu tepat," kata Siswanto.

Lebih lanjut, Siswanto menyebut reformasi Polri seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas internal, bukan perubahan struktur kelembagaan. Reformasi tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pelayanan publik yang lebih optimal.

"Banyak pendekatan, jadi kalau ada usulan tentang pendekatan struktural di bagian usulan. Tapi saat ini yang paling tepat masih di bawah presiden secara langsung," katanya.

Ia menambahkan bahwa dinamika reformasi Polri merupakan bagian dari proses bernegara yang terus berjalan. Namun secara prinsip, agenda reformasi Polri telah berjalan sesuai jalurnya.

"Hal tersebut sesuai dengan agenda reformasi diantaranya adalah pemisahan dwifungsi ABRI waktu itu. Dimana ABRI dan Polisi untuk tidak berpolitik," tambahnya.

Sikap senada juga disampaikan oleh Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto. Ia menyatakan seluruh jajaran Polri di daerah tetap tegak lurus mengikuti arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang secara tegas menolak usulan Polri berada di bawah kementerian.

"Menurut saya kurang ideal. Seperti disampaikan pak Kapolri, jadi Polri idealnya langsung berada di bawah presiden," tegas Kapolres Blora, Selasa (27/01/2026).

Menurut AKBP Wawan, sistem komando langsung di bawah Presiden membuat pelaksanaan tugas Polri di daerah dapat berjalan lebih efektif dan cepat hingga ke tingkat Polsek. "Sehingga lebih kita (kepolisian di daerah) lebih maksimal dalam menjalankan tugas pelayanan ke masyarakat," kata AKBP Wawan.

Terkait instruksi Kapolri dalam menyikapi wacana tersebut, Kapolres Blora menegaskan komitmen penuh terhadap prinsip Satya Haprabu. "Apa yang menjadi perintah bapak Kapolri pasti hingga jajaran level jajaran di bawah, pasti kita akan melaksanakan," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan penolakannya terhadap pembentukan Kementerian Polri dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Saya tegaskan di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, serta seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," ujar Listyo Sigit.

Sebagai latar belakang, wacana Polri berada di bawah kementerian muncul dari pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut gagasan tersebut dianalogikan dengan Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.

"Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden," ujar Yusril.  (*)