BLORA – BLORA - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah menjadi perhatian berbagai pihak. Meski demikian, stabilitas pemerintahan dan iklim investasi di daerah diminta tetap dijaga agar tidak terdampak oleh proses hukum tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menilai sistem pemerintahan telah memiliki mekanisme yang jelas ketika kepala daerah menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, ia meyakini roda pemerintahan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Aminudin, pemerintahan merupakan sebuah sistem yang tetap berjalan meskipun pimpinan daerah menghadapi persoalan hukum.

Dalam aturan yang berlaku, ketika kepala daerah berhalangan atau tersangkut kasus hukum, maka wakil kepala daerah akan didefinitifkan untuk menggantikan posisi tersebut.

"Pemerintahan ini kan sebuah sistem. Ketika ada top leader yang bermasalah, regulasi sudah mengatur bahwa wakil bupati langsung didefinitifkan menjadi bupati sehingga program pemerintah tetap berjalan dan tidak sampai terganggu," ujar Aminuddin, saat ditemui setelah diskusi bertajuk Membangun Komunikasi dan Kolaborasi Menuju Kemandirian Media, di Blora, Sabtu (14/03/2026).

Baca juga

Kasus Sertifikat Tumpang Tindih di Blora, Ini Langkah yang Harus Dilakukan Pemilik Tanah

Ia mengatakan, kasus yang menjerat kepala daerah di Kabupaten Pati, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Cilacap tentu menjadi keprihatinan bersama. Namun, ia berharap situasi tersebut tidak berdampak terhadap kepercayaan investor di daerah.

"Mudah-mudahan tidak berimbas ke sektor investasi daerah. Tidak menggangu investasi di daerah yang sedang terdampak," tambahnya.

Aminudin menilai proses pergantian kepemimpinan di beberapa daerah yang terdampak kasus tersebut berjalan cukup lancar. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat tetap dapat dilakukan tanpa gangguan berarti.

"Kami melihat pergantian ini berjalan smooth. Harapannya tentu tidak mengganggu proses investasi di daerah yang sedang terdampak," katanya.

Baca juga

Pemilik Rental di Blora Laporkan Dugaan Penggelapan Mobil oleh Dua Pegawai Kejari

Ia juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah yang dinilai bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Selain itu, Aminudin menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan sebenarnya telah memahami batasan serta aturan dalam menjalankan tugasnya.

"Yang paling penting dijaga adalah konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Regulasi harus dikawal dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan," tandasnya. (*)