BLORA – Aksi jalan kaki mundur dilakukan aktivis Lilik Yuliantoro alias Mat Tohek sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang mencuat dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Pada Selasa (18/8/2026), Lilik berjalan mundur dari Perempatan Tugu Pancasila menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora dan DPRD Kabupaten Blora. 

Dalam aksi tersebut, ia membawa sejumlah mainan anak serta miniatur truk pengangkut material urugan dan alat berat jenis belco.

Berbagai benda yang dibawa itu menjadi simbol kritik Lilik terhadap proses penimbunan dan pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Setibanya di Kejari Blora, Lilik menyampaikan sejumlah tuntutan.

Salah satunya meminta agar aparatur sipil negara (ASN) berinisial STY di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) yang terbukti melakukan pelanggaran, dijatuhi sanksi tegas.

Ia juga meminta pihak kontraktor memberikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf apabila nantinya terbukti melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

"Intinya tuntutan saya cuma satu, sanksi tegas ASN Dinrumkimhub dan kontraktor harus meminta maaf," katanya, Selasa (18/8/2026).

Baca juga

Jurnalis Blora Distribusikan 35 Tangki dan 100 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Krisis Air Bersih

Selain persoalan tersebut, Lilik meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan pemberian uang sebesar Rp300 ribu yang menurutnya perlu diperiksa lebih lanjut.

Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan anggaran yang berasal dari masyarakat sehingga seluruh prosesnya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Uang ini dari rakyat, untuk rakyat. Kalau mau sedekah, jangan kepada kami. Sedekahkan kepada rakyat yang lebih membutuhkan, seperti tukang becak, ojek, dan lainnya," ujarnya.

Menurut Lilik, pemberian uang tersebut perlu dilihat secara serius apabila memang berkaitan dengan upaya meredam kritik masyarakat maupun pemberitaan media.

"Rp300 ribu bagi kami adalah suatu bentuk pembungkaman untuk memberitakan soal-soal Sekolah Rakyat," katanya.

Atas dasar itu, ia meminta Kejari Blora mengusut secara transparan dugaan aliran dana tersebut. Lilik juga mendorong DPRD Blora menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.

Sebagai bentuk peringatan, Lilik menyerahkan simbol "kartu kuning" kepada Kejari Blora. Kartu tersebut dimaksudkan sebagai tanda agar persoalan yang dipersoalkan masyarakat segera mendapatkan tindak lanjut.

Baca juga

Progres Capai 11,7 Persen, DPUPR Blora Perketat Pengawasan Pengurugan Sekolah Rakyat

"Kartu kuning ini sebagai warning agar benar-benar mengawasi dan mengusut tuntas tentang dugaan tersebut di Sekolah Rakyat," ujarnya.

Lilik menegaskan keterbukaan harus diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, termasuk pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan. 

Menurutnya, masyarakat dan media berhak mengetahui proses pembangunan karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Blora Agus Lis menerima aspirasi yang disampaikan Lilik. Ia menyatakan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Blora untuk menjadi bahan pembahasan.

"Terima kasih Mas Lilik. Ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dan juga anggota DPR agar beliau-beliau dapat menyikapi apa yang disampaikan Mas Lilik," katanya.

Agus menegaskan DPRD Blora berkomitmen memperhatikan kepentingan masyarakat. Ia berharap berbagai persoalan yang menjadi sorotan dalam pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dapat segera diselesaikan. (*)